Koordinator Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum
Menghadirkan layanan konsultasi, advokasi, dan bantuan hukum yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada penegakan keadilan bagi masyarakat.
%20-%20Qomaruz%20zaman.jpg)
Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I.
Memimpin Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Al-Jamiah IAIN Pontianak dalam penyelenggaraan layanan konsultasi, advokasi, pendidikan, dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat.
Tentang PKBH Al-Jamiah
Sejarah, kedudukan, dan legalitas lembaga
Layanan dan Advokasi Hukum Berintegritas
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Al-Jamiah IAIN Pontianak adalah lembaga penyedia layanan dan advokasi hukum berintegritas yang berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak. Lembaga ini awalnya berdiri sebagai PKBH tingkat Fakultas Syariah, namun pada tahun 2023 ditingkatkan statusnya menjadi tingkat Institut melalui SK Rektor Nomor 343 dan 698 Tahun 2023.
Pada tahun 2024, PKBH resmi berbadan hukum independen berbentuk Perkumpulan Hukum melalui Akta Notaris dan SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0011162.AH.01.07.Tahun 2024.
Visi dan Misi Utama
Landasan dan arah pelayanan bantuan hukum
Visi PKBH
Menjadi pusat layanan, konsultasi, dan bantuan hukum yang profesional, adil, bermartabat, serta terdepan dalam menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial.
Misi PKBH
Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penyediaan layanan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu/marginal serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan prinsip rule of law dan nilai keislaman.
Tugas dan Fungsi Pokok
Ruang lingkup pelayanan dan pengembangan hukum
Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi
Menyelenggarakan konsultasi, advis, mediasi, negosiasi, hingga pendampingan perkara pidana, perdata umum/Islam, dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Sasaran Layanan
Ditujukan untuk seluruh civitas akademika IAIN Pontianak, meliputi:
- Pimpinan dan dosen.
- Tenaga kependidikan.
- Mahasiswa.
- Masyarakat umum pencari keadilan.
Edukasi dan Pengembangan Akademik
Menyelenggarakan diklat hukum, riset, legal drafting, penyusunan naskah akademik, serta memfasilitasi program magang klinis hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah.
Capaian Strategis PKBH
Rekam jejak pengabdian dan advokasi periode 2024–2026
Perkara Litigasi
Pendampingan perkara di pengadilan
Advokasi Non-Litigasi
Pengawalan dan penyelesaian persoalan hukum
Program Edukasi dan Umum
Program edukasi, layanan, dan pengembangan masyarakat
Tiga Pilar Program Kerja
Bidang utama pelayanan PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak
Pendampingan Hukum Litigasi
Pendampingan hukum pro bono (cuma-cuma) di ranah peradilan, khususnya keperdataan Islam untuk masyarakat marginal dan civitas akademika.
- Advokasi Hak Perempuan dan Anak: Penanganan perkara cerai gugat kontensius, hak pasca-perceraian, nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, hak asuh anak, dan perlindungan hak ekonomi istri.
- Perlindungan Kelompok Rentan: Pendampingan hukum bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) perantau dan Asisten Rumah Tangga (ART).
- Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Penanganan perkara khusus seperti permohonan pembatalan pernikahan.
Advokasi Hukum Non-Litigasi
Penyelesaian sengketa alternatif, perlindungan hukum preventif-korektif, serta penyediaan opsi hukum di luar persidangan formal.
- Mediasi dan ADR: Mediasi sengketa ketenagakerjaan, kecelakaan, dan pelanggaran fasilitas dengan instansi terkait.
- Kemitraan Legalitas: Fasilitasi pendirian yayasan keluarga dan legalitas badan hukum ekonomi syariah.
- Pendampingan Pidana dan Siber: Pengawalan korban tindak pidana penipuan, pengancaman, dan kejahatan siber.
- Konsultasi dan Keterangan Ahli: Layanan konsultasi sengketa kewarisan Islam serta pemenuhan permohonan keterangan ahli.
- Advokasi Regulasi dan Kode Etik: Pendampingan hukum untuk persoalan klarifikasi internal kampus dan laporan disiplin ASN.
Kegiatan Umum, Edukasi Publik, dan Klinis Hukum
Perluasan kesadaran hukum masyarakat lintas batas serta penguatan kapasitas akademik mahasiswa.
- Legal Clinic dan Magang Mahasiswa: Pembinaan mahasiswa Fakultas Syariah dalam Pendidikan Praktikum Klinis Hukum Peradilan di bawah supervisi advokat praktisi.
- Kaderisasi Paralegal: Pembentukan dan pembinaan Borneo Legal Club (BLC) sebagai laboratorium mahasiswa untuk mendalami hukum, debat konstitusi, dan pengabdian masyarakat.
- Edukasi Hukum Publik: Sosialisasi hukum di sekolah, pesantren, seminar hukum kearifan lokal Borneo, serta edukasi melalui TVRI dan RRI.
- Perlindungan Kekayaan Intelektual: Pendampingan pendaftaran HKI dan pangkalan data AHU melalui kolaborasi dengan Kemenkumham Kalbar.
- Aksi Hukum Komunal: Pengorganisasian verifikasi berkas hingga sidang pleno massal pengesahan nikah (itsbat nikah).
Melayani dengan Integritas, Membela dengan Keadilan
Menghadirkan layanan konsultasi dan bantuan hukum yang profesional, berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman demi perlindungan hak-hak masyarakat.
